Sengketa Perumahan dan e-Commerce Mendominasi Aduan Konsumen ke BPKN di 2020

Sejak beberapa tahun ini, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Indonesia makin memainkan perannya dalam kegiatan advokasi hak hak konsumen di Indonesia terhadap dunia usaha, produsen barang dan jasa. Hal ini antara lain ditandai dengan terus bertambahnya aduan yang dilayangkan konsumen ke lembaga ini dari waktu ke waktu. Sampai dengan Desember 2020 ini BPKN menerima total 1.276 pengaduan terkait dengan berbagai kasus ketidakpuasan konsumen atas produk barang dan jasa yang dibelinya.

Antara lain sengketa terkait dengan perumahan, jasa keuangan, e commerce, tekekomunikasi, eleketronik dan telematika, kendaraan bermotor, listrik, gas rumah tangga, obat dan makanan, layanan kesehatan dan lain lain. Aduan septar e commerce melonjak tajam di 2020. Padahal di tiga tahun lalu persentase aduan yang masuk hanya 1,35 persen dari total aduan dan di tahun 2020 naik menjadi 23,11 persen. Aduan peringkat ketiga tertinggi oleh konsumen ke BPKN menurut Lasmini, berasal dari sektor jasa keuangan sebanyak 205 paduan.

"Terhadap seluruh aduan yang masuk tersebut kita melakukan advokasi. Kita berusaha keras bekerja membantu mereka dan memulihkan hak konsumen," ujar Lasminingsih. Dari total 1.276 aduan yang masuk sepanjang 2020 ini, sekitar 600 aduan sudah berhasil diselesaikan melalui jalu mediasi dengan pihak produsen. "Jadi hampir 50 persen pengaduan yang telah kita selesaikan. Hal ini menunjukkan perkembangan yang cukup bagus," ujarnya.

Manfaatkan platform digital Lasminingsih menjelaskan, dalam menerima aduan aduan dari konsumen, pihaknya banyak memanfaatkan platform digital seperti aduan via website hingga media sosial yang dikelola oleh admin BPKN. "Teknologi informasi sekarang semakin canggih. Pengaduan oleh konsumen bisa dilakukan via online seperti melalui website, nomor Whatsapp, Instagram dan juga platform online yang lain," jelasnya.

Aduan yang masuk kemudian diolah oleh tim komisioner BPKN di bagian advokasi yang terdiri dari 5 orang dibantu staf. "Dilihat dari pengaduan pengaduan yang masuk tadi, tidak semuanya harus dibawa ke pengadilan," ujarnya. "Lama penyelesaian paling cepat sekitar 2 minggu. Ada kasus kasus tertentu yang memerlukan waktu," imbuhnya.

Ditambahkan, BPKN saat ini juga membangun jaringan advokasi hak hak konsumen di daerah. Sebagian aduan tersebut disampaikan konsumen melalui BPSK di daerah. "Jadi aduan yang masuk tidak hanya langsung ke pusat. Kita juga punya link di daerah, BPSK di daerah. Kita bantu mereka dalam menyelesaikan perlindungan hak hak konsumen," beber Lasminingsih. Dibandingkan dengan di pusat, jenis aduan yang disampaikan konsumen di BPSK daerah relatif sama.

Yakni, didominasi aduan seputar sengketa perumahan dengan pengembang, e commerce dan jasa keuangan seperti kasus kasus gagal bayar cicilan yang cenderung melonjak di masa pandemi ini. Bagaimana respon pengusaha? "Pengusaha selama ini cukup kooperatif," ujar Lasminingsih. Dengan seiring makin sadarnya konsumen pada hak haknya, dia memperkirakan volume pengaduan konsumen yang masuk ke BPKN dan BPSK ke depan bisa lebih banyak lagi.

"Tapi kami tegaskan, kepentingan kami adalah menjembatani," ujarnya. Untuk membangun jaringan internasional, lanjut Lasmini, BPKN juga membangun networking dengan lembaga sejenis di luar negeri. "Kita juga kenalkan BPKN ke internasional karena kita juga ikut sidang sidang internasionalnya. Beberapa agensi perlindungan hak hak konsumen di luar negeri juga cukup banyak yang langsung menghubungi kita," ungkap Lasminingsih.

Saat ini dalam menjalankan perannya, BPKN mengacu padaUndang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Agar BPKN lebih memiliki peran mendalam dalam mengeksekusi sengketa konsumen konsumen, BPKN mendorong pemerintah, yakni Kementerian Perdagangan agar segera membahas revisi UU Perlindungan Konsumen dengan memasukkannya dalam Prolegnas. Lasminingsih menekankan, selama ini BPKN lebih banyak bekerja dalam senyap.

"Kita kerjanya di dalam, jadi nggak kelihatan. Tapi sejak tahun lalu kita aktif perkenalkan BPKN sebagai lembaga yang memberi perlindungan ke konsumen," jelasnya seraya menambahkan belakangan BPKN juga banyak terbantu oleh media melalui berbagai kegiatan BPKN dalam mengadvokasi hak hak konsumen. Sebelum bergabung di Komisi 4 BPKN yang membidangi Kelembagaan dan Kerjasama, wanita kelahiran 7 Januari 1960 ini cukup lama bekerja di lingkungan Kementerian Perdagangan. Dia pernah menjadi Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Jasa (2016 2020). Lasminingsih juga pernah menjadi Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan RI (2011 2020), serta menjadi Atase Perdagangan di KBRI Mesir di Kairo (2008 2011) sekaligus menjadi Atase Perdagangan perempuan pertama di KBRI Mesir.

Lasminingsih juga pernah dipercaya menjadi Kepala Bagian Penelaahan dan Perancangan Hukum di Biro Hukum Kementerian Perdagangan RI (2005 2008). Lasminingsih menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Hukum di Universitas Indonesia (UI), jurusan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi yang dia selesaikan tahun 1979. Gelar S2 nya dia dapat dari Faculty of Law The American University di Washington DC, jurusan International Trade and Banking Laws tahun 1992.

Sebelum kembali ke Tanah Air, Lasminingsih pernah magang di sebuah law firm di Washington DC yang banyak menangani kasus kasus copy right. Selama magang ini, Lasminingsih mulai mengenal sosok politisi Hillary Clinton. Lasminingsih berharap ke depan BPKN makin kuat memainkan perannya melakukan advokasi hak hak konsumen.

Karena itu, dibutuhkan jalinan kerjasama yang kuat dengan kementerian dan lembaga pemerintahan terkait termasuk dengan Pemerintah Daerah untuk membangun networking dalam kegiatan advokasi secara nasional. "Saya ingin BPKN lebih jauh lagi menjalin kerja sama dengan gubernur dan bupati agar bisa membantu menyelesaikan kasus kasus sengketa hak konsumen di daerah. "Ada pemerintah daerah yang mengerti betul mengenai pentingnya perindungan konsumen ini, seperti gubernur Jawa Timur."

"Mereka mau bantu di bidang penganggarann dan lain lain. Begitu juga gubernur Sumatera Selatan dan Jawa Barat." "Tapi ada juga pemerintah daerah yang masih kurang peduli," ujarnya. Pihaknya juga mendorong edukasi hak hak konsumen bekerja sama dengan dunia kampus.

Kampus yang sudah digandeng antara lain dengan membangun klinik atau pusat konsultasi hak hak konsumen yang dijalin lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU mencakup 12 perguruan tinggi. Antara lain, Universitas Muhammadiyah Bekasi, Universitas Parahyangan Bandung, IPB, Bogor, Universitas Soegijapranata Semarang, Universitas Pasundan, Bandung, STIE Perbanas Surabaya, dan Universitas Jember di Jember, Jawa Timur. Dia menjelaskan, program 2021 nanti ada 3 program prioritas.

Yakni penguatan kelembagaan yang mencakup antara lain regulasi dan kerangka kerja organisasi; independensi dan kemandirian lembaga; edukasi dan sosialisasi perlindungan konsumen secara masif melibatkan lembaga terkait juga lembaga pendidikan dan LSM serta ormas, serta sinkronisasi kebijakan perlindungan kojsumen yang tersebar di sejumlah sektor dan daerah. "Concern kami saat ini adalah megembangkan lembaga perlindungan konsumen di daerah dan menyadarkan pemerintah daerah bahwa lembaga ini penting dan perlu ada," tegasnya.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.